Berita

NasDem Ingatkan BPJS Kesehatan Tindaklanjuti Putusan MA Serta Dorong BUMN Sebar Masker dan Vitamin C

Berita|Senin 06 April 2020 11:24 WIB

nasdem ingatkan bpjs kesehatan tindaklanjuti putusan ma serta dorong bumn sebar masker dan vitamin c

Wabah Covid-19 yang melanda di Indonesia telah menganggu perekonomian masyarakat. Di tengah situasi seperti ini, iuran BPJS yang mulanya naik dan diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) namun nyatanya hingga saat ini belum turun. Semestinya BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti putusan MA dengan membatalkan Perpres No 75 Tahun 2019. Di samping itu, pemerintah melalui BUMN agar menyebar masker dan Vitamin C ke masyarakat sebagai upaya preventif atas wabah Covid-19.

Jakarta- Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam uji materi terhadap Perpes No 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan nyatanya hingga Maret kemarin belum ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan.

Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem Okky Asokawati mengingatkan agar BPJS Kesehatan segera menindaklanjuti putusan MA terkait pembatalan norma dalam Perpres No 75/2019 yang isinya mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Saya mendesak BPJS segera menindaklanjuti putusan MA tentang pembatalankenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena Perpres 75/2019 tidak lagi memiliki kekuatan hukum," ujar Okky di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Anggota Komisi Kesehatan DPR RI dua periode ini menyayangkan alasan BPJS yang mengaku belum menerima salinan putusan MA. Menurut dia, sejak MA memutuskan pembatalan Perpres 75/2019, maka sejak itu pula Perpres tersebut tidak lagi berkekuatan hukum. "Argumentasi BPJS Kesehatan tidak logis. Semestinya sejak MA memutuskan, BPJS segera mengubah sistem penagihan iuran BPJS Kesehatan," imbuh Okky.

Tidak sekadar itu, Okky menyebutkan kelebihan bayar yang dilakukan peserta BPJS sejak awal 2020 imbas putusan MA semestinya segera dibuat formulasi pengembalian kepada peserta BPJS Kesehatan. "Lebih dari itu, kelebihan iuran oleh peserta sejak Januari 2020 lalu semestinya segera dibuat formulasi pengembalian, bisa melalui pemotongan pembayaran di bulan berikutnya, bukan justru tetap menagih dengan besaran sebelum pembatalan Perpres 75/2020," sesal Okky.

Dia mendorong, BPJS Kesehatan dan Pemerintah agar segera menindaklanjuti putusan MA serta membuat formulasi pengembalian kelebihan bayar oleh peserta sejak Januari-April 2020 ini. "Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus memberi atensi soal ini. Ini persoalan ketaatan kita pada putusan hukum," ingat Okky.

Model senior ini menambahkan di situasi penyebaran wabah Covid-19 ini kondisi perekonomian masyarakat sangat terganggu. Menurut dia, situasi tersebut akan semakin membebani di saat iuran BPJS tak kunjung segera diturunkan paska putusan MA. "Situasi perekonomian masyarakat sangat terganggu dengan Covid-19 ini, semestinya hal seperti ini dapat menjadi perhatian bagi pengelola BPJS dan pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MA," tandas Okky.

Di bagian lain, Okky juga mendorong BUMN agar memproduksi masker dan Vitamin C sebagai upaya preventif atas ancaman wabah Covid-19. "Di samping masalah iuran BPJS Kesehatan, kami mendorong agar BUMN memproduksi masker dan Vitamin C, sebagai langkah preventif atas ancaman Covid-19 ini," cetus Okky. [admin]

Berita Lainnya

Tulis Komentar Anda

51 + 80

Quote

Kolaborasi tiga pilar penting yakni negara, pihak swasta dan masyarakat sipil harus kokoh dan kuat untuk melawan penyabaran virus Korona

- Okky Asokawati (Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai NasDem)
Langganan Newsletter

Video

okky.asokawati.52
Find Us On Facebook
@AsokawatiOkky
Find Us On Twitter
©2014 okkyasokawati.com. All Rights Reserved.